Faisal Basri, memberikan kritik kepada pemerintahan Indonesia terkait UU Ciptaker. Kritik sekaligus solusi Faisal Basri perekonomian Indonesia tersebut menyebutkan bahwa Indonesia sudah dapat mandiri dan tidak perlu lagi ‘sentuhan asing’ alias investor.
Mantan Calon Gubernur DKI Jakarta tahun 2012 mengatakan bahwa investasi Indonesia sedang baik-baik karena porsi investasi terhadap PDB Indonesia mencapai 3,46% menurut data Bank Dunia. Prosentase ini lebih tinggi ketimbang negara lainnya seperti Malaysia, Vietnam, India, Afrika Selatan, dan Brazil.
Padahal untuk memenuhi lapangan kerja pekerjaan bagi 260 juta warga Indonesia di masa depan, butuh investasi yang akan bermuara pada terbukanya lapangan pekerjaan. Terutama di masa pandemi yang berakibat meningkatnya pengangguran di Indonesia menjadi 11 juta jiwa.
Topik mengenai TKA China yang dibahas oleh Faisal Basri di tayangan Mata Najwa juga cukup menarik. Pasalnya, Faisal Basri memaparkan bahwa TKA China di Indonesia bagaikan penjajah bagi pekerja lokal. Padahal, menurut Minister Counselor Kedutaan Besar China di Indonesia, Wang Liping, perbandingan jumlah TKA China dan pekerja lokal di Indonesia rupanya lebih banyak pekerja lokal.
“Kalau kita lihat situasi pada saat ini, setiap pekerja Tiongkok di Indonesia setidaknya bisa menciptakan 3 lapangan kerja untuk masyarakat lokal Indonesia. Contohnya, proporsi pekerja Tiongkok terhadap pekerja Indonesia di Taman Industri IMIP adalah 1 banding 10, JD.id adalah 1 banding 70, dan Taman Industri Julong adalah 1 banding 150,” ujar Wang dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (2/6/2020).
Dirinya mencontohkan, proporsi TKA China di Taman Industri Julong adalah 1 banding 150, IMIP adalah 1 banding 10, JD.id 1 banding 70. Hingga akhir April, tercatat 37 ribu warga lokal bekerja di PT IMIP, lalu di Kawasan Industri Weda Bay mempekerjakan 8 ribu warga lokal.
Plt Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta & PKK) Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Aris Wahyudi, menyampaikan bahwa terjadi penurunan pengajuan penggunaan TKA oleh perusahaan – perusahaan di Indonesia lantaran pandemi Covid-19. Seperti di kawasan Maluku Utara kini tercatat hanya 1.221 orang, Sulawesi Tengah 3.182 orang, dan Riau sebanyak 3.636 orang.
Dapat dikatakan, Faisal Basri bagaikan pakar dari segala pakar. Awalnya solusi Faisal Basri perekonomian Indonesia hanya muncul pada sektor ekonomi, namun merembet ke banyak hal. Semua hal beliau komentari, termasuk UU Cipta Kerja. Pernyataan beliau bagaikan obrolan siang bolong tanpa dasar karena asbun (asal bunyi) walaupun beliau telah berbekal data namun tetap menggiring opini ke arah yang menyesatkan.
Lebih baik, ketika Faisal Basri mengomentari sosok menteri ketika di Mata Najwa, ada baiknya menulis surat resmi atau nota keberatan kepada sosok yang bersangkutan. Bukan menyulutkan amarah di hadapan publik, apalagi tanpa ada bentuk solusi.
Lantas, sudah tepatkah seorang pakar ekonomi senior atau tokoh nasional memberikan informasi seperti itu di ruang publik? Sudah bijakkah dia berpendapat seperti demikian? Atau, jangan-jangan dirinya masih menjadi korban sakit hati karena tidak mendapatkan kursi pejabat publik? Lantas, di mana kah solusi Faisal Basri perekonomian indonesia? Semoga saja asumsi saya barusan salah.
