RI dan Papua Nugini Usut Video Warga PNG Dukung KKB Papua

JAKARTA, KOMPAS.com – Pemerintah Indonesia dan Papua Nugini (PNG) bekerja sama mengusut video sekelompok masyarakat Papua Nugini yang menyatakan mendukung kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

Duta Besar RI untuk Papua Nugini Andriana Supandy meminta warga negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Papua Nugini tidak terprovokasi dengan video tersebut.

Andriana menyatakan, hubungan RI dan Papua Nugini selama ini terjalin dengan baik.

“Hubungan baik bilateral kedua negara terus meningkat seiring dengan komitmen dari pemerintah kedua negara untuk menjunjung tinggi perjanjian saling menghormati, persahabatan, dan kerja sama yang ditandatangani pada 1986,” demikian keterangan KBRI Port Moresby, dikutip dari Antara, Sabtu (15/5/2021).

Dalam video yang beredar itu, mereka yang menyatakan mendukung KKB di Papua mengaku berasal dari Provinsi East Sepik. Mereka tampak memakai seragam militer sambil membawa senjata api.

Pemerintah Papua Nugini pun telah menugaskan pejabat dan aparat berwenang untuk melakukan investigasi di wilayan East Sepik.

Pemerintah setempat khawatir adanya potensi ancaman keamanan dari kelompok tersebut.

Menteri Luar Negeri dan Perdagangan Internasional Papua Nugini Soroi Eoe MP mengatakan, pernyataan sekelompok masyarakat Papua Nugini dalam video itu merupakan tindakan kriminal.

Selain itu, Panglima Angkatan Bersenjata Papua Nugini Mayor Jenderal Gilbert Toropo menegaskan, pernyataan kelompok tersebut tidak mewakili masyarakat atau angkatan bersenjata Papua Nugini.

Toropo bahkan menyatakan tindakan kelompok tersebut dapat dikategorikan sebagai makar, karena mengklaim membentuk pasukan bersenjata di luar Angkatan Bersenjata Papua Nugini.

Ia mengatakan, pemerintah Papua Nugini akan melakukan penindakan hukum terhadap para pihak yang terlibat dalam video tersebut.

KBRI menyatakan, video tersebut tidak berdampak terhadap hubungan baik antar kedua negara.

Menurut KBRI, komunikasi antarpemerintah, dunia usaha, serta masyarakat tidak terganggu dengan adanya video itu.

“Pemerintah Papua Nugini menghormati kedaulatan NKRI atas wilayah teritorialnya dan menganggap bahwa isu di Papua dan Papua Barat adalah isu dalam negeri pemerintah Indonesia,” tulis KBRI.